Satu hal yang saat ini menjadi perbincangan di berbagai media adalah, masih perlukah IPDN? Jika pertanyaan itu mesti anda jawab, mungkin anda akan berkata tidak perlu lagi. Sebuah jawaban yang saya sendiri juga sependapat dengan anda
Tapi bukan karena kekerasan yang baru saja (serta kasus-kasus lama) terjadi atas salah seorang siswanya. Tapi disebabkan, saya tidak yakin jika IPDN dipertahankan meski sistem pendidikan sudah di perbaiki akan menjamin tidak adanya lagi tindak kekerasan dalam kampus IPDN
Ada beberapa faktor yang yang membuat saya menjadi pesimis jika IPDN tetap dipertahankan akan berdampak baik. Hal tersebut, yaitu :
-
IPDN berada di bawah Depdagri
Bukan masalah sebenarnya jika IPDN dibawah Depdagri. Meski banyak yang bilang bahwa status IPDN yang berada di bawag Depdagri melanggar UU Pendidikan, yang mana sebuah lembaga pendidikan semestinya berada di bawah Depdiknas. Kita bisa melihat hal yang sama pada sekolah kedinasan lainnya. Misalnya aja sekolah Kehakiman, tentu saja berada di bawah Departemen terkait, yaitu DepHum & HAM. Yang menjadi masalah adalah, sosok seorang Mendagri yang selalu berasal dari Militer. Sejak jaman Soeharto, Mendagri berasal dari Militer. Mulai dari Rudini, R. Hartono, Hari Sabarno sampai M. Maaruf sekarang, semua dari militer.
Karena Depdagri yang pada fungsinya adalah lembaga penyelenggara pemerintah sipil, karena di pimpin oleh militer, tentu saja ada jiwa militer yang ditanamkan pada pejabat-pejabat didikan Depdagri, yaitu IPDN
-
Kekerasan adalah Budaya
Kekerasan di IPDN adalah budaya, bukan sistem yang diciptakan oleh pejabat terkait, atau pimpinan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, rektor IPDN tidak terlibat secara langsung, namun dia dianggap gagal sebagai pimpinan karena terulangnya kembali tindak kekerasan tersebut
Tindak kekerasan, adalah budaya yang tertanam dalam setiap senior di IPDN. Meskipun dalam teori, mereka tidak pernah diperbolehkan melakukan “perploncoan”, namun karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam kehidupan di IPDN, dimana seorang senior merasa superior terhadap juniornya, maka tetap saja terjadi tindak kekerasan tersebut.
Hal ini yang susah diantisipasi karena meski sudah ada kebijaksanaan dalam mencegah tindak kekerasan, namun karena jiwa arogansi dan superior dalam diri sang senior, maka daia merasa sah-sah saja untuk melakukan tindak kekerasan terhadap junior. Dan karena hal ini berulang-ulang dari tahun ke tahun, maka dalam diri junior yang mengalami tindak kekerasan, akan tersimpan “dendam,” yang siap dilampiaskan ketika sang junior tersebut telah menjadi senior dan akan melakukan “balas dendam” tadi kepada yang lebih junior
Butuh waktu yang lama untuk merubah budaya tersebut, karena sebuah kebiasaan, tidak dapat hilang dalam waktu yang singkat
-
Kerjasama antar Senior
Dalam sebuah lingkungan yang terisolir dan dalam pengawasan ketat, maka hal yang menggelikan jika terjadi “penculikan” atas seorang junior oleh para seniornya tanpa diketahui oleh petugas jaga. Hal ini bisa dilakukan, karena petugas jaganya sendiri juga merupakan senior pula. Di IPDN, ada kesatuan yang dinamakan Polisi Praja. PolPra ini adalah kesatuan disiplin dalam IPDN. Jadi, bagaimana PolPra bisa bertindak, jika yang melakukan tindak kekerasan itu adalah teman-temannya seangkatan (atau mungkin malah PolPra juga melakukan tindak kekerasan juga)
- Arogansi Internal
Ada sebuah cerita dari teman yang tinggal di sekitar kampus IPDN. Bahwa sebenarnya, seorang siswa IPDN, jika terlibat masalah dengan orang kampong disekitar IPDN, mereka tidak berani macam-macam. Bahkan terkesan takut.
Beda halnya ketika berhadapan dengan internal, dalam hal ini junior, mereka bertindak sewenang-wenang dan arogan. Jiwa inilah yang nantinya akan tertanam pada calon pejabat lulusan IPDN, bahwa dalam melaksanakan tugas, mereka akan arogan kepada bawahan
- Tidak bisa menjadi Teladan
Tentu saja, dengan budaya kekerasan dan juga arogansi mereka, tak dapat menjadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena bahwa sesungguhnya, sebagai pamong masyrakat, yang tugasnya melayani masyrakat dan membina masyarakat, tidak bisa dengan cara kekerasan dan arogansi tersebut
Banyak hal lain yang mungkin bisa ditambahkan, termasuk statemen rektor IPDN yang tidak tetap. Diawal bilang tidak ada tindak kekerasan, dan mengatakan kematian salah satu siswanya akibat sakit, namun kemudian mengakui adanya tindak kekerasan. Dan setelah itu, malah menyalahkan siswanya akan adanya kematian dalam kampus yang dia pimpin. Masih layakkah seorang yang berbohong kepada publik, kemudian menyalahkan orang lain, sedangkan itu merupakan tanggungjawabnya, dipercaya untuk memimpin sekolah yang mencetak pejabat pemerintah? Jika gurunya saja begitu, apalagi hasil didikannya.
Sudahlah, Bubarkan saja IPDN….!!!
)