Sudah Saatnya, Kita didepan!

Harga minyak pasti naik. Itu adalah hal yang sudah dipastikan kebenarannya oleh pemerintah saat ini. Dan tidak punya alternatif lain, selain menaikkan harga BBM jika tidak ingin mengalami defisit dalam anggaran negara

Saya tidak akan menyorot kenapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut, atau alternatif lain yang semestinya diambil pemerinta untuk menutup defisit APBN. Buat saya, pemerintah saat ini sudah gagal, tak perlu mencari alasan lain. Tapi saya justru ingin bicara soal komentar banyak pihak yang mengkritisi kebijakan SBY-JK untuk menaikkan harga BBM.

Tak kurang, mulai dari Gus Dur, Megawati bahkan juga para mentri di era Gus Dur dan Megawati ikut urun bicara. Semua menyatakan bahwa pemerintah tidak memihak rakyat dengan mengambil kebijakan yang tidak populis, menaikkan BBM.

Begitu mudahnya bicara, padahal saya sendiri belum lupa, saat Gus Dur menjabat presiden, dalam waktu hitungan bulan saja, sudah menaikkan BBM, demikian juga Megawati, setali tiga uang dengan Gus Dur, menjabat presiden dengan “record” menaikkan BBM juga.

Apa mereka lupa, jika mereka juga pernah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan SBY, tapi mengkritisi saat mereka bukan sebagai presiden (dan punya niat jadi presiden lagi). Sungguh memalukan, karena saya yakin, seandainya mereka menjadi presiden kembali (saya sendiri berharap jangan sampai terjadi), pasti mereka juga akan menempuh cara yang sama seperti SBY saat ini, dengan alasan yang sama yaitu menutup defisit APBN

Contoh saja Rizal Ramli yang pernah menjadi menteri era Gus Dur, komentarnya termasuk paling pedas soal kenaikan BBM saat ini, tapi dia juga ikut mendukung presiden yang juga menaikkan BBM saat menjabat menteri

Bukan orang yang bisa komentar saja, namun tak mampu melakukan aksinya yang dibutuhkan negeri ini sebagai pemimpin. Tapi seseorang yang mempunyai jiwa besar, berjuang untuk negeri dan mengabdi bagi negara, menyejahterakan masyarakat tanpa kenal lelah, tidak berpikir jabatan dan kekuasaan. Tegas dengan pihak asing, berwibawa di depan masyrakat. Itulah yang dibutuhkan negeri ini.

Kita (pernah) punya orang seperti itu, Bung Karno, saat idealisme membangun bangsa masih menjadi pilihan. Meski kemudian surut perlahan saat kepentingan pihak tertentu mulai menguasai beliau. Kita butuh jiwa nasionalisme membangun negeri ini, kita butuh orang-orang muda yang bertenaga dan bersemangat membangun bangsa. Sudahlah, kalian yang sudah tua, berilah kami bimbingan dan nasehat, tapi biarkan kami yang bekerja. Masa anda sudah lewat wahai “orang tua”!

Prestasi : BBM naik lagi!

Sebuah “kado” sedang disiapkan pemerintah Indonesia untuk rakyatnya. Kado itu adalah kenaikan BBM. Dengan alasan untuk menutupi defisit APBN akibat kenaikan harga minyak dunia, maka pemerintah tidak punya cara lain kecuali menaikkan harga BBM.

Memang jika kita perhatikan, sebenarnya harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dibanding dengan harga BBM di Negara lain. Hal ini dikarenakan harga BBM di Indonesia masih disubsidi pemerintah sebagian sehingga harganya bisa cukup murah. Namun harus diingat, kenapa harga BBM murah, karena daya beli masyarakat Indonesia juga masih sangat kecil, dibanding negara lain

Namun sekali lagi, kebijakan menaikkan BBM merupakan kebijakan yang sangat tidak populis. Kebijakan tersebut, akan memicu kenaikan semua harga barang dan juga jasa transportasi. Tentu saja hal tersebut akan membuat makin banyaknya angka kemiskinan di Indonesia

Padahal jika mau, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dibanding sekedar menaikkan harga BBM. Yaitu membenahi banyaknya kebijakan terkait penggunaan BBM.

Himbauan hemat energi, yang pernah didengungkan tahun 2005, hanya bisa berjalan efektif 1 bulan. Selanjutnya, non sense, tidak ada artinya sama sekali. Pemborosan energi, sudah menjadi kebisaaan yang sulit dihindari.

Belum lagi maraknya penyelundupan BBM keluar negeri. Memperparah system distribusi BBM dinegara ini, karena jatah BBM yang mestinya bisa didistribusikan ke daerah, justru dibawa kabur ke Negara lain. Stop penyelundupan BBM

Kebijakan konsumsi Pertamax untuk mobil dengan kapasitas 2000 cc keatas mestinya bisa diterapkan dengan benar. Sungguh memalukan sebenarnya, para orang kaya yang punya mobil berharga 500 juta lebih, namun mencuri jatah rakyat kecil yang hanya bisa kredit sepeda motor dengan cara ikut antri premium. Kalo memang gak kuat beli Pertamax, jangan beli mobil 500 juta dong, beli aja yang 100 juta dengan isi silinder kurang dari 2000 cc.

Dan yang terakhir, jangan ulang kesalahan menyerahkan SDA kepada pihak asing. Castrol, Exxon Mobil dan Conoco Phillips, merupakan 3 perusahaan amerika yang mengeruk minyak Indonesia, dan kemudian menjadi kaya raya karena kebodohan bangsa ini, membiarkan orang asing yang menambang hasil bumi kita

Jangan lupakan pula, bangun tempat penyulingan secara mandiri. Mungkin belum banyak yang tahu, jika BBM di Indonesia, dijual secara mentah ke Singapura, kemudian dibeli kembali pada saat sudah disuling menjadi Premium.

Namun, jika akhirnya pemerintah tetap nekat menaikkan BBM, ada opsi yang bisa diberikan. Yaitu, kenaikan BBM hanya bagi kendaraan pribadi berupa mobil dengan silinder 2000 cc keatas, sedangkan sepeda motor, kendaraan umum dan kendaraan barang tetap dengan harga subsidi. Opsi tersebut membuat rakyat kecil tidak banyak terbebani dengan kenaikan harga serta menjadikan orang kaya yang tidak punya otak dengan antri BBM murah, harus sadar dengan kemiskinan disekitarnya. Memang disini akan terjadi banyak usaha curang, dimana mobil bersilinder besar ikut antri premium murah, hal ini yang harus diantisipasi dengan membuat SPBU khusus mobil mewah, yang berbeda dengan SPBU premium subsidi

Kenaikan harga juga harus tidak berlaku bagi minyak tanah. Jelas Wakil Presiden sendiri yang bicara bahwa premium dikonsumsi kelas menengah keatas sedangkan kelas bawah menggunakan minyak tanah. Maka adalah sebuah lelucon yang sangat tidak lucu jika konsumsi kelas bawah, juga dinaikkan harganya.

Terakhir, harus diingat bahwa kenaikan BBM maka akan menekan masyarakat kelas bawah. Sudah dapat dipastikan bahwa ketika harga BBM naik, akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Selain itu meningkatnya jumlah pengangguran, ketika ibu-ibu RT yang kebanyakan hanya dirumah, terpaksa mencari kerja karena gaji suami yang sudah tidak cukup lagi untuk kebutuhan sehari-hari.

Mungkin, nanti saat Pilpres tahun 2009, rakyat harus bikin kontrak politik dengan Calon Presiden, untuk tidak menaikkan BBM selama menjabat presiden. Dan jangan lupa, 4 tahun memerintah negeri ini, SBY – JK (akan) menaikkan BBM selama 2 kali.

Mencerdaskan atau Membodohi Bangsa

Ujian Nasional. “Hantu” itu bernama Ujian Nasional (UN) dengan standar kelulusan harus mencapai nilai 5,25 untuk keseluruhan pelajaran yang diujikan. Bagi anda yang mempunyai anak yang duduk dikelas 6 SD, 3 SMP dan 3 SMA, maka anda mesti was-was karena anak anda tidak bisa memenuhi standar kelulusan UN. Atau mungkin anda sendiri yang saat ini sedang resah menanti hasil UN anda?

Jika kita bicara masalah UN, maka kita harus melihat dulu kenapa UN diadakan. UN merupakan evaluasi dari hasil pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Dari UN itulah, maka akan diketahui apakah sang siswa telah layak dan pantas untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lulus SD tentu melanjutkan ke SMP, dari SMP tentu saja ke SMA, dan dari SMA dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Namun, apakah UN merupakan sebuah keharusan? Dan apakah UN memang sudah mencapai sasaran yang diinginkan?

Pemerintah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Dengan demikian maka semua anak usia 6-18 tahun wajib bersekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Tentu saja target kebijakan ini adalah mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari itu, muncullah masalah ketika UN membuat sebagian atau malah banyak siswa yang kemudian tidak lulus dari evaluasi lewat UN. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka tidak dapat melanjutkan penddidikan ke jenjang selanjutnya, atau mereka mesti menunggu 1 tahun lagi agar dapat bersekolah ke jenjang berikutnya. Padahal, hak untuk mendapatkan pendidikan mutlak mereka dapatkan, terlepas mereka pintar atau kurang pintar.

Selain itu, mutu pendidikan yang sangat tidak merata tentu saja membuat standar kelulusan tidak adil bagi daerah yang mutu pendidikannya masih tertinggal. Siswa di daerah maju, di kota-kota besar di Jawa, tentu saja memiliki sarana yang lebih lengkap dalam belajar, dan juga mutu pendidikan lebih terjaga. Tapi untuk daerah yang sedang membangun, atau daerah yang terisolir seperti di perbatasan Malaysia, mutu pendidikan tidak bisa disamakan dengan sekolah di Jakarta.

Dengan mutu pendidikan yang tidak merata, tentunya tidak adil jika standar kelulusan disamakan, padahal materinya sama, hanya karena sarana dan prasarana yang berbeda, membuat pendidikan di daerah tertinggal menjadi suatu hal yang memprihatinkan.

Dalam hal ketidak adilan inilah, maka banyak pejabat dan pelaksana bidang pendidikan yang kemudian menerapkan kebijakan “yang penting lulus”. Akibatnya, tentu saja kelayakan pendidikan di daerah tertinggal patut dipertanyakan.

Sekali waktu, pergilah ke daerah terpencil di Indonesia Timur. Bagi anda yang kemudian bertandang ke sebuah SMA, mungkin anda akan merasa berhadapan dengan anak SD. Karena materi SD, banyak yang tidak dikuasai oleh siswa. Malah pernah ada seorang teman saya yang berkomentar “Materi SMA di sini, sama dengan materi SD di Jakarta”.

Hal ini, ternyata disebabkan masalah klasik, kekurangan tenaga pengajar, sehingga banyak lulusan D2 yang menjadi tenaga pendidik. Sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan soal jenjang pendidikan, asal sang guru mau belajar lagi, maka guru tersebut tentu saja bisa semakin berkembang. Tapi masalahnya, banyak guru yang tidak mempunyai standar sertifikasi mengajar alias belum layak mengajar (termasuk penulis). Akibatnya, banyak guru tersebut yang tidak mempunyai pedoman dalam hal pengajaran yang akibatnya hasil didikan juga tidak jelas kualitasnya. Belum lagi diperparah masalah moral dan kultur pendidikan yang bersifat primordial. Siapa yang “baik” dengan guru, maka nilainya bagus. Maksudnya adalah, siapa yang bersedia membantu guru, maka dia bisa dapat ranking. Ini berdasarkan cerita banyak orang, dimana jika ingin dapat mendapat nilai bagus, maka harus bersedia mencuci baju, masak, dan membersihkan rumah guru yang bersangkutan, bukan berdasarkan prestasi akademik disekolah.

Tentu saja, dengan model seperti hal tersebut diatas, maka kualitas pendidikan siswa menjadi tidak jelas. Banyak siswa yang sebenarnya berpotensi, dikarenakan tidak dibina dan dididik dengan baik oleh pendidik yang berkualitas, menjadikan siswa berpotensi ini bagaikan “layu sebelum berkembang”

Belum lagi masalah Kejar Paket, baik A, B dan C. Selama ini pemerintah menjadikan Kejar paket A,B dan C (Sekarang namanya Ujian Penyetaraan) adalah alternatif bagi siswa yang tidak lulus pada mata pelajaran tertentu dapat mengulang lewat Ujian Penyetaraan (UP), disesuaikan dengan jenjangnya. Padahal kondisi yang saya lihat di daerah saya saat ini, banyak siswa yang kemudian memilih tidak lulus lewat UN, namun dapat lulus lewat UP. Bagi mereka UN adalah hal yang tidak penting, karena kelulusan dapat mereka raih lewat UP.

Wajar, karena UN dilaksanakan oleh Diknas, lewat sekolah dengan mengisi lembar jawaban komputer yang mana pengkoreksian jawaban dilaksanakan secara terpusat, sehingga kecil kemungkinan ada “permainan” disana. Berbeda dengan UP yang hanya diselenggarakan oleh Diknas daerah, dan pengoreksian secara manual, sehingga peluang untuk “bermain” sangat terbuka lebar. Siapa yang bisa tahu, kalo nilai siswa yang mengikuti UP sebenarnya tidak lulus, namun karena adanya “permainan” maka bisa saja nilainya berubah menjadi lulus.

Lulus lewat UN, dengan nilai murni bukan lagi suatu hal yang membanggakan bagi banyak siswa di daerah tertinggal. Bagi mereka yang penting lulus, lewat cara apapun, dengan jalan apapun. Meskipun itu lewat UP dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit

Padahal UN sendiri tidaklah sesuci yang diperkirakan. Kasus kebocoran soal, sudah menjadi tradisi di setiap pelaksanaan UN setiap tahunnya. Belum lagi kasus guru yang mengganti jawaban siswa di sekolahnya, hanya agar siswa tersebut lulus. Sudah jamak orang tahu, bahwa status sekolah favorit akan dapat diraih jika sekolah tersebut mampu meluluskan siswanya 100% dengan nilai yang tinggi pula. Dengan demikian sekolah berlomba-lomba untuk bisa meluluskan siswanya agar dapat mempromosikan diri sebagai sekolah favorit kepada masyarakat. Dan cara yang tidak halalpun dapat ditempuh oleh pelaksana pendidikan sekolah tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar.

Sudah semestinya pelaksanaan UN dikaji ulang keberadaannya. Apakah UN merupakan suatu keharusan, ataukah hanya memboroskan anggaran biaya Negara. Apakah sasaran UN untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia sudah tercapai, atau justru membuat masyarakat Indonesia menjadi cerdas yang semu, karena standar pendidikan yang tidak jelas

Jika kita bicara mencerdaskan bangsa, maka perhatikan juga pendidikan di daerah minim. Jangan bicara untuk bersaing dengan Negara lain dalam bidang pendidikan disaat kualitas pendidikan di negeri ini masih amburadul dan tidak jelas.

Wallahualambishshowwab.

(Penulis adalah seorang guru SMA, seorang tenaga pengajar Kursus Komputer dan juga seorang dosen PTS di Halmahera Selatan)