Mencerdaskan atau Membodohi Bangsa

Ujian Nasional. “Hantu” itu bernama Ujian Nasional (UN) dengan standar kelulusan harus mencapai nilai 5,25 untuk keseluruhan pelajaran yang diujikan. Bagi anda yang mempunyai anak yang duduk dikelas 6 SD, 3 SMP dan 3 SMA, maka anda mesti was-was karena anak anda tidak bisa memenuhi standar kelulusan UN. Atau mungkin anda sendiri yang saat ini sedang resah menanti hasil UN anda?

Jika kita bicara masalah UN, maka kita harus melihat dulu kenapa UN diadakan. UN merupakan evaluasi dari hasil pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Dari UN itulah, maka akan diketahui apakah sang siswa telah layak dan pantas untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lulus SD tentu melanjutkan ke SMP, dari SMP tentu saja ke SMA, dan dari SMA dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Namun, apakah UN merupakan sebuah keharusan? Dan apakah UN memang sudah mencapai sasaran yang diinginkan?

Pemerintah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Dengan demikian maka semua anak usia 6-18 tahun wajib bersekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Tentu saja target kebijakan ini adalah mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari itu, muncullah masalah ketika UN membuat sebagian atau malah banyak siswa yang kemudian tidak lulus dari evaluasi lewat UN. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka tidak dapat melanjutkan penddidikan ke jenjang selanjutnya, atau mereka mesti menunggu 1 tahun lagi agar dapat bersekolah ke jenjang berikutnya. Padahal, hak untuk mendapatkan pendidikan mutlak mereka dapatkan, terlepas mereka pintar atau kurang pintar.

Selain itu, mutu pendidikan yang sangat tidak merata tentu saja membuat standar kelulusan tidak adil bagi daerah yang mutu pendidikannya masih tertinggal. Siswa di daerah maju, di kota-kota besar di Jawa, tentu saja memiliki sarana yang lebih lengkap dalam belajar, dan juga mutu pendidikan lebih terjaga. Tapi untuk daerah yang sedang membangun, atau daerah yang terisolir seperti di perbatasan Malaysia, mutu pendidikan tidak bisa disamakan dengan sekolah di Jakarta.

Dengan mutu pendidikan yang tidak merata, tentunya tidak adil jika standar kelulusan disamakan, padahal materinya sama, hanya karena sarana dan prasarana yang berbeda, membuat pendidikan di daerah tertinggal menjadi suatu hal yang memprihatinkan.

Dalam hal ketidak adilan inilah, maka banyak pejabat dan pelaksana bidang pendidikan yang kemudian menerapkan kebijakan “yang penting lulus”. Akibatnya, tentu saja kelayakan pendidikan di daerah tertinggal patut dipertanyakan.

Sekali waktu, pergilah ke daerah terpencil di Indonesia Timur. Bagi anda yang kemudian bertandang ke sebuah SMA, mungkin anda akan merasa berhadapan dengan anak SD. Karena materi SD, banyak yang tidak dikuasai oleh siswa. Malah pernah ada seorang teman saya yang berkomentar “Materi SMA di sini, sama dengan materi SD di Jakarta”.

Hal ini, ternyata disebabkan masalah klasik, kekurangan tenaga pengajar, sehingga banyak lulusan D2 yang menjadi tenaga pendidik. Sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan soal jenjang pendidikan, asal sang guru mau belajar lagi, maka guru tersebut tentu saja bisa semakin berkembang. Tapi masalahnya, banyak guru yang tidak mempunyai standar sertifikasi mengajar alias belum layak mengajar (termasuk penulis). Akibatnya, banyak guru tersebut yang tidak mempunyai pedoman dalam hal pengajaran yang akibatnya hasil didikan juga tidak jelas kualitasnya. Belum lagi diperparah masalah moral dan kultur pendidikan yang bersifat primordial. Siapa yang “baik” dengan guru, maka nilainya bagus. Maksudnya adalah, siapa yang bersedia membantu guru, maka dia bisa dapat ranking. Ini berdasarkan cerita banyak orang, dimana jika ingin dapat mendapat nilai bagus, maka harus bersedia mencuci baju, masak, dan membersihkan rumah guru yang bersangkutan, bukan berdasarkan prestasi akademik disekolah.

Tentu saja, dengan model seperti hal tersebut diatas, maka kualitas pendidikan siswa menjadi tidak jelas. Banyak siswa yang sebenarnya berpotensi, dikarenakan tidak dibina dan dididik dengan baik oleh pendidik yang berkualitas, menjadikan siswa berpotensi ini bagaikan “layu sebelum berkembang”

Belum lagi masalah Kejar Paket, baik A, B dan C. Selama ini pemerintah menjadikan Kejar paket A,B dan C (Sekarang namanya Ujian Penyetaraan) adalah alternatif bagi siswa yang tidak lulus pada mata pelajaran tertentu dapat mengulang lewat Ujian Penyetaraan (UP), disesuaikan dengan jenjangnya. Padahal kondisi yang saya lihat di daerah saya saat ini, banyak siswa yang kemudian memilih tidak lulus lewat UN, namun dapat lulus lewat UP. Bagi mereka UN adalah hal yang tidak penting, karena kelulusan dapat mereka raih lewat UP.

Wajar, karena UN dilaksanakan oleh Diknas, lewat sekolah dengan mengisi lembar jawaban komputer yang mana pengkoreksian jawaban dilaksanakan secara terpusat, sehingga kecil kemungkinan ada “permainan” disana. Berbeda dengan UP yang hanya diselenggarakan oleh Diknas daerah, dan pengoreksian secara manual, sehingga peluang untuk “bermain” sangat terbuka lebar. Siapa yang bisa tahu, kalo nilai siswa yang mengikuti UP sebenarnya tidak lulus, namun karena adanya “permainan” maka bisa saja nilainya berubah menjadi lulus.

Lulus lewat UN, dengan nilai murni bukan lagi suatu hal yang membanggakan bagi banyak siswa di daerah tertinggal. Bagi mereka yang penting lulus, lewat cara apapun, dengan jalan apapun. Meskipun itu lewat UP dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit

Padahal UN sendiri tidaklah sesuci yang diperkirakan. Kasus kebocoran soal, sudah menjadi tradisi di setiap pelaksanaan UN setiap tahunnya. Belum lagi kasus guru yang mengganti jawaban siswa di sekolahnya, hanya agar siswa tersebut lulus. Sudah jamak orang tahu, bahwa status sekolah favorit akan dapat diraih jika sekolah tersebut mampu meluluskan siswanya 100% dengan nilai yang tinggi pula. Dengan demikian sekolah berlomba-lomba untuk bisa meluluskan siswanya agar dapat mempromosikan diri sebagai sekolah favorit kepada masyarakat. Dan cara yang tidak halalpun dapat ditempuh oleh pelaksana pendidikan sekolah tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar.

Sudah semestinya pelaksanaan UN dikaji ulang keberadaannya. Apakah UN merupakan suatu keharusan, ataukah hanya memboroskan anggaran biaya Negara. Apakah sasaran UN untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia sudah tercapai, atau justru membuat masyarakat Indonesia menjadi cerdas yang semu, karena standar pendidikan yang tidak jelas

Jika kita bicara mencerdaskan bangsa, maka perhatikan juga pendidikan di daerah minim. Jangan bicara untuk bersaing dengan Negara lain dalam bidang pendidikan disaat kualitas pendidikan di negeri ini masih amburadul dan tidak jelas.

Wallahualambishshowwab.

(Penulis adalah seorang guru SMA, seorang tenaga pengajar Kursus Komputer dan juga seorang dosen PTS di Halmahera Selatan)

Iklan

One comment

  1. Memang pada akhirnya UN telah dan akan menjadi kendaraan untuk menciptakan generasi pembohong dan generasi SHORTCUT, saya bahkan menemukan beberapa kecurangan (lihat http://www.abi-asdad.blogspot.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: