Serakahkah….??

Manusia akan nampak karakter aslinya ketika berhadapan dengan uang. Percaya atau tidak, namun idiom ini akan dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan disekeliling saya pun dengan mudah saya dapatin hal tersebut.

Semisal contoh : ketika harus melaksanakan tugas kampus ke luar kota, saya yang notabene adalah unsur pimpinan, semestinya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) itu dibuatkan oleh bagian keuangan, tapi justru ketika saya meminta biaya dinas, malah disuruh buat SPPD terlebih dahulu, setelah itu bagian keuangan malah tanya ke Pimpinan tertinggi berapa besar biaya dinas yang harus diberikan, selanjutnya ketika biaya dinas sudah diserahkan ke saya,  bagian keuangan malah menyatakan bahwa tugas luar kota yang saya lakukan itu gak penting

Pertama, sudah semestinya SPPD dibuat oleh bagian keuangan, terlebih karena saya unsur pimpinan, tapi okelah saya gak masalahin, mungkin terlepas bahwa saya ini dianggap “orang luar” yang gak berhak untuk duduk pada unsur pimpinan. Tapi, mengenai besarnya biaya dinas yang mesti saya dapatkan sehingga harus konsul pada pimpinan tertinggi, buat saya adalah suatu hal yang menggelikan. Menggelikannya adalah bahwa perjalanan dinas begini tidaklah baru sekali-dua kali atau pertama kali dilaksanakan, tapi sudah berulang-ulang sehingga semestinya sudah ada patokan / standar mengenai besarnya biaya perjalanan disesuaikan dengan jumlah hari dan jabatan orang yang melakukan perjalanan J. Dan yang ketiga, kenapa harus berkomentar bahwa kegiatan ini tidak perlu. Toh saya diperintah oleh pimpinan tertinggi untuk berangkat sehingga punya dasar yang kuat, sedangkan dana yang saya pakai juga bukan uang pribadi dari bagian keuangan, dana tersebut adalah dana operasional yang memang digunakan ketika ada kegiatan J

Lain contoh adalah ketika seorang kepala dinas setempat berurusan dengan pihak Rumah Sakit dimana istri saya bekerja. Sebelumnya perlu saya beritahukan, bahwa daerah dimana saya tinggail menerapkan kebijakan kesehatan gratis pada kelas 2, sehingga pasien yang merupakan warga daerah dimana saya tinggal, tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun ketika harus periksa / rawat inap, kecuali jika naik kelas, cukup bayar selisihnya saja. Nah, kepala dinas ini salah satu family / relasi nya rawat inap di RS, dimana naik kelas. Ketika harus membayar tagihan sebesar 1 juta, si kepala dinas ini malah menawar untuk bayar separuhnya saja, yaitu 500 ribu. Sebenarnya bukan masalah menawarnya ini, tapi sebagai orang terpelajar, apalagi si kepala dinas ini berlatar belakang kesehatan, tentunya sudah tahu mengenai system kesehatan gratis dan pembayaran selisih, dan mestinyapun sudah tahu pula bahwa penagihan selisih ini merupakan hasil dari perhitungan rincian RS yang sudah terprogram. Lalu kenapa harus mesti menawar membayar separo saja? Padahal sebagai kepala dinas dengan pangkat golongan IVb, paling tidak gaji yang diterima sebesar 3 juta belum ditambah tunjangan kinerja pejabat daerah  dimana jabatan eselon II mendapatkan tunjangan sebesar 7 juta rupiah (belum termasuk proyek-proyek yang dikelola dengan kapasitas sebagai kepala dinas)

Dua fenomena yang kemudian saya mencoba menarik sebuah benang merah, ketika manusia disuruh untuk mengeluarkan uang, maka mereka berlomba-lomba untuk menghindari pengeluaran yang  besar, bahkan kalau bisa tidak mengeluarkan uang sedikitpun. Tapi ketika ada uang di hadapan, maka manusia berlomba-lomba meraih sebanyak-banyaknya, kalo perlu dengan cara apapun, termasuk menjegal, main kotor, kolusi dan korupsi.

Manusia mempunyai sifat serakah, ini adalah watak manusia pada umumnya. Serakah bukan saja pada harta, tapi juga pada jabatan, kekuasaan, dan tahta. Bahkan secara sederhana, keserakahan manusia itu nampak saat perutnya diisi dengan 3 piring sekaligus saat makan, sedangkan tetangganya mungkin hanya bisa makan 1 kali sehari disetiap harinya.

Semoga saja kita tidaklah menjadi orang-orang yang terus menikmati keserakahan dalam hidupnya, berlomba-lomba menimbun segala hal pada hidupnya, sedangkan kewajiban yang semestinya ditunaikan justru terabaikan

Wallahulambishshowab

 

Itu bukanlah angka yang perlu diseriusi, karena itu adalah ukuran celana saya 
Ya benar, setelah 2 tahun menikah, ukuran celana saya naik dari 30 = 33 alias, perut saya makin besar hehehehe, masalahnya adalah badan saya masih kecil saja, sehingga tampak buncit 
Bukan saya gak perduli dengan hal tersebut, cuman kok ya ngerasa males buat ngecilin perut . Mungkin kebiasaan orang Indonesia yang suka akan duduk, dibandingkan dengan berdiri. Demikian pula dengan saya, terbiasa duduk di tempat kerja, berbeda dengan beberapa tempat kerja terdahulu, kini saya lebih banyak duduk dibelakang meja, sebagai penanggungjawab bidang akademik di kampus saya 
Tapi, untung saya punya istri yang “cerewet”, dipaksalah saya buat olahraga, mulai lari, angkat barbel, sit up dan push up, sampai malah dibelikan L-Men hihihi . Habisnya saya ngeluh soalnya celana saya mulai terasa sempit, alias banyak celana saya yang akhirnya saya sumbangin buat baksos kampanye, soalnya udah gak muat lagi. Maklum, celana yang dibuat waktu masih bujang dulu, masih ukuran 30, padahal sekarang udah 33 
Ya udah deh, doain ya saya bisa ngecilin perut heheheh 

Tanggapan Komentar “Geng Nero = Praja IPDN”

Masih inget dengan Genk Nero? Kalo masih belum ingat, anda bisa baca tulisan saya yang pertama tentang Genk Nero, tapi saya yakin anda semua masih ingat kasus tersebut. Sampai sekarang, saya belum mendapatkan kabar tentang kelanjutan kasus tersebut. Setahu saya, hukuman yang sudah diberikan adalah pelaku tindka kekerasan tersebut di keluarkan dari sekolah, namun untuk proses hukumnya saya sendiri tidak mengikuti sejauh mana perkembangannya

Okelah, kita tidak perlu membahas hukuman genk Nero, tapi yang jelas, akhir-akhir ini muncul kasus serupa yang tidak sedikit jumlahnya, yaitu video rekaman tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok / seseorang terhadap orang lain. Bahkan sempat juga diberitakan adanya rekaman perkelahian antara dua pelajar perempuan, yang mana ada salah satu oknum guru bukannya menengahi, namun justru menjadi wasit dari perkelahian tersebut. Bicara masalah perkelahian, mungkin bukan sesuatu yang mengejutkan bahwa dalam masa pertumbuhan remaja, bentuk kontak fisik alias perkelahian antar siswa itu merupakan sesuatu yang biasa dikalangan remaja. Saya sendiri mengakui, saat masih sekolah, ada beberapa kali berselisih pendapat dengan sesama teman, hanya karena masalah sepele, meski demikian,sendiri memilih tidak untuk berkelahi selama masih bisa di bicarakan Dan menurut pendapat saya, itulah dinamisasi dalam dunia remaja, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar, namun bukan berarti alasan menjadi sebuah perkelahian

Saya mengucapkan terima kasih atas banyaknya komentar dalam tulisan pertama, baik dari masyarakat umum, maupun juga banyak yang mengatasnamakan sebagai alumni IPDN. Sebuah tulisan, biasanya akan menghasilkan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra. Dan tidak sedikit, yang kemudian “mengecam” saya atas tulisan menyamakan Nero dengan IPDN

Well, Jika menyangkut institusi mungkin dalam tulisan ini, secara terbuka saya menyatakan pemintaan maaf, jika saya dianggap melecehkan IPDN, oke, itu satu hal yang saya akui mungkin “kebablasan”. Meskipun demikian, saya merasa tidak bersalah jika saya menyatakan bahwa praja IPDN hanya berani main keroyok terhadap juniornya, sebagai bentuk senioritas. Toh, fakta yang ada menunjukkan bahwa seorang praja senior, suka “memplonco” junior yang berasal dari daerahnya, tentu saja karena junior dari daerah lain sudah menjadi “jatah” bagi senior dari mana junior tersebut berasal

Saya punya sahabat baik, teman yang masa SMA dulu satu kelas dengan saya, dan juga menjadi salah satu partner dalam menggerakan kegiatan siswa di SMA, dan dia juga menjadi alumni dari IPDN, bukan hanya satu tapi ada beberapa orang dan mereka sendiri mengakui akan adanya bentuk kekerasan dalam system pendidikan di IPDN masa mereka. Tapi saya sendiri memahami, system senioritas, itu berlaku disemua bentuk organisasi, apakah itu pendidikan, pemerintahan, atau bahkan tingkat sederhana seperti karang taruna dan lembaga remaja masjid. Saya sendiri juga pernah mengalami menjadi junior yang harus diperintah alias dikerjain oleh senior.

Tapi mungkin ada hal yang tidak dijadikan sebagai pelajaran bersama. Ini adalah oknum, yang karena menjadi bagian institusi, akhirnya menyeret institusi tersebut. Permasalahannya adalah, kasus yang sama terus menerus terjadi, dengan oknum yang berbeda. Ini sendiri membuktikan, adanya system yang perlu dibenahi dalam IPDN sendiri, dan wajar saja, jika orang luar seperti saya, kemudian mengambil kesimpulan bahwa praja IPDN = suka maen pukul juniornya. Dan untuk mengakui hal tersebut, susah sekali oleh yang melakukan

Oh ya satu lagi, saya mengamati (tapi jangan dianggap sebagai generalisir) kebanyakan, alumni IPDN sering kebabalasan rasa percaya dirinya, sehingga menjurus kearah pongah alias sombong, mungkin oknum, tapi kok saya beberapa kali dapatin hal yang sama ya pada beberapa oknum, tidak tahu dengan anda yang lainnya

Sistem sudah dibenahi oleh pemerintah, ini menjadi tantangan buat anda yang mengaku sebagai keluarga besar IPDN, jika ada kasus terulang kembali, maka apa yang ada “tuduhkan” kepada saya, silahkan anda telan kembali. Dan saya sendiri emang tidak punya kepentingan dalam hal tersebut, karena sebenarnya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa silahkan aja maen kasar, tapi maen kasarlah kepada orang yang menggangu kedaulatan kita.

Wallahualambishshowab

(Mungkin sangat terlambat saya menulis tanggapan ini, tapi mohon dimaklumi, tinggal di Indonesia Timur, akses internet cukup susah untuk didapatkan, dan tulisan ini tidak butuh komentar dari anda)

Kembali…!!!

Alhamdulillah, akhirnya bisa kembali lagi setelah sekian lama “menghilang”. Bukan karena terlalu sibuk, atau males nulis. Tapi karena memang kondisi di daerah terpencil, sarana internet masih menjadi kendala dalam berkomunikassi.

Kalo terakhir saya menulis pada bulan Juli, berarti hampir 7 bulan saya gak aktifkan blog ini, alias hiatus. Permasalahannya adalah yang pertama akses internet di Halmahera memang masih sulit. Selama ini saya hanya mengandalkan 2 tempat akses internet “gratis”, yaitu kantor Dinas Pendidikan yang jaringan internetnya dapat dari Depdiknas pusat, serta satu lagi kantor Bappeda Halsel yang berlangganan IM2. Keduanya bisa saya akses melalui wifi lewat laptop. Permasalahannya adalah saya sendiri tidak punya laptop. Memang ada laptop Toshiba Tecra di rumah saya, namun tidak ada wifi adapternya, selain itu batreinya drop (maklum, laptop tua ). Semestinya dari kampus ada laptop satu yang dulu biasa saya bawa, cuman karena bagian akademik membutuhkan computer portable, akhirnya laptop kampus saya serahkan ke akademik. Akhirnya perangkat keras membuat saya tidak bisa ngenet

Permasalahan kedua adalah jaringan internet di diknas sering error, kalopun tidak error, IT diknas sendiri sering rese, karena ngeliat banyak yang wifi di diknas, sering wifinya dimatikan, sehingga tidak terkoneksi. Padahal sebenarnya sebagai institusi pendidikan, saya sendiri punya hak untuk menggunakan jaringan internet diknas yang memang digunakan sebagai layanan internet institusi pendidikan dari dasar sampai tingkat tinggi. Dan sekarang, entah siapa yang punya ulah, kabel induk dari parabola satelit di kantor diknas ada yang mutus, sepertinya disengaja, mungkin sebel karena oknum tersebut sering diusir saat make wifi

Sedangkan kantor bappeda sendiri letaknya cukup jauh dari kota, sudah gitu aksesnya terbatas, karena sekarang mesti pake settingan sebelum bisa ngenet di bappeda, sehingga tidak bebas lagi

Untungnya, admin bappeda dikenalkan seorang teman kepada saya, sehingga akhirnya laptop saya disettingkan. Ya benar, laptop saya! Karena lama nungguin pengadaan barang dari kampus yang tak kunjung datang, akhirnya saya (dan istri), ngebobol tabungan kami berdua untuk beli netbook baru. Kebetulan ada temen yang pergi ke Jakarta, sehingga bisa nitip beli di Jakarta.

Memang bukan netbook mewah, bukan pula notebook yang punya kemampuan high performance, namun paling tidak bisa membantu mobilitas kami berdua karena saya sendiri mesti ngajar di kampus, sedangkan istri sendiri masih sering nerima terjemahan jurnal dari dokter yang sedang menempuh PPDS.

Insya Allah berkah

Democrazy in my Country

Akhirnya, kran demokrasi yang terbuka lebar itu memunculkan sebuah “kebingungan” baru. Setelah melalui proses yang panjang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 34 partai peserta pemilu 2009. 7 partai lama yang meraih lebih dari 3% suara pada pemilu 2004, ditambah dengan 9 partai lama yang lolos berkat UU Pemilu yang “aneh” karena membatalkan Elektroral Treshold (ET) pada UU Pemilu lama serta 18 partai baru yang keberadaan dan eksistensinya masih memerlukan jawaban yang nyata

Inilah demokrasi, ketika ada kehendak, dana dan juga kesempatan, maka mendirikan partai baru untuk menjadi kontestan pemilu. Terlepas apapun alasan pendirian partai baru, apakah hanya sekedar oportunis belaka, kekecewaan terhadap partai lama alias barisan sakit hati, atau dengan alasan cita-cita membangun bangsa ini, namun ujungnya hanyalah satu bahwa dari sekian banyak partai yang telah eksis dianggap tidak bisa menjadi kendaraan politik tokoh pendiri partai baru tersebut. Disamping membuktikan bahwa kinerja partai lama yang ada, banyak yang mengecewakan rakyat.

Jika kita jeli, sebenarnya meskipun partai baru, akan tetapi tokohnya ya tetap aja tokoh lawas alias stok lama. Lihat saja Wiranto dengan Hanura, Laksamana Sukardi dengan PDP, Gerindra yang diisi para pensiunan Jenderal, dengan kata lain, baju baru tapi wajah lama. Ini yang menjadi kemandekan demokrasi, dimana tokoh-tokoh tua terus saja berkecimpung padahal sudah terbukti bahwa pemikiran tokoh tua ini tidak membawa kemajuan bangsa ini.

Yang menarik adalah, dengan dikabulkan Judicial Review 7 parpol lama yang gagal ikut pemilu 2009 karena tidak mendapat kursi di pemilu 2004 terhadap UU Pemilu tentang pasal yang membahas ET, dimana Mahkamah Konsitusi (MK) menganggap bahwa pasal ET tersebut “salah” secara dasar hukum, membuat semestinya 9 partai lama yang tidak memenuhi ET namun masih bisa ikut Pemilu 2009 menjadi terancam eksistensinya. Jika merujuk keputusan MK, maka 9 partai tersebut tidak dapat ikut pemilu 2009, jika KPU melakukan verifikasi ulang dan dinyatakan tidak layak ikut pemilu. Akan tetapi, inilah hukum di Indonesia, sering kali keputusan yang ditetapkan menjadi mubazir ketika keputusan tersebut tidak dilaksanakan. KPU sendiri cenderung menetapkan bahwa tidak ada verifikasi ulang, karena jika dilakukan akan menunda pelaksanaan pemilu keseluruhan, baik pemilu legislative maupun pemilu presiden.

Inilah dagelan politik di dewan rakyat. Sebelum pemilu 2004, dewan rakyat yang bersidang saat itu dengan gagahnya memutuskan bahwa parpol yang tidak lulus ET pada pemilu 1999, maka harus membentuk partai baru atau bergabung dengan parpol lain. Selang 5 tahun kemudian, aturan itu kemudian berubah setelah melalui deal-deal politik. Sebenarnya ini langkah yang baik, karena diharapkan akan menciutkan jumlah partai yang ada. Namun ternyata, justru makin banyak partai baru yang muncul di Indonesia, ketika sebenarnya saya mengharapkan partai pada pemilu ini, tidak lebih dari 15 partai.

Semestinya, pembentukan partai baru, ataupun pelaksanaan verifikasi lebih ditingkatkan syaratnya. Dengan syarat harus ada minimal 2/3 dari jumlah Provinsi, dan pada sebuah propinsi harus memiliki 2/3 cabang tingkat kabupaten, dimana pada masing-masing kabupaten hanya membutuhkan 1000 KTA, ini adalah syarat yang teramat mudah untuk mendirikan partai baru.

Anda bisa hitung saja ada sekitar 750 kabupaten di Indonesia. Jika hanya 1000 anggota tingkat kabupaten, berarti hanya membutuhkan sekitar 750.000 KTA. Jumlah yang sebenarnya terbilang kecil jika dibanding jumlah suara yang diperebutkan yang berkisar 180 juta suara, hanya kurang dari 0,5 persen dari total suara.

Sudah seharusnya syarat mendirikan partai baru direvisi, demikian juga syarat bagi partai yang tidak lolos ET. Untuk partai yang terkena ET, semestinya bukan hanya sekedar berubah nama atau bergabung dengan partai baru, namun semestinya partai yang terkena ET, wajib menggabungkan diri dengan partai lain, dengan total suara jika dijumlah sebesar 3% sesuai dengan batas ET, sehingga bisa untuk mengikuti pemilu selanjutnya. Dengan demikian, fenomena partai hanya sekedar ganti nama, namun berulang kali ikut partai tidak akan terjadi. Sedangkan untuk partai baru, sudah semestinya syarat KTA ditingkatkan menjadi minimal 6000 per kabupaten. Sehingga jika ditotal, maka sebuah partai baru memiliki sekitar 3 persen anggota dari jumlah penduduk Indonesia yang mempunyai suara. Dengan demikian, maka sama dengan partai yang terkena ET, memiliki jumlah riil massa yang jelas.

Dengan begitu beratnya syarat untuk mendirikan parpol baru, maka fenomena partai muncul bagai jamur akan terhenti dengan sendirinya. Sebuah partai baru yang muncul, maka merupakan partai yang solid dan memang kuat secara organisasi, bukan hanya sekedar kendaraan politik sesaat untuk kepentingan petinggi partai semata, namun memang sebuah partai yang bertujuan untuk membangun bangsa ini, demi kesejahteraan rakyatnya.

Terlepas dari apa yang saya tulis diatas, yang hanya sekedar wacana belaka, saya sendiri sebenarnya berharap bahwa pemilu tahun pada masa depan hanya diikuti kurang dari 15 parpol. Walaupun secara pribadi, menurut saya idealnya pemilu di Indonesia hanya sekitar 6-8 parpol saja. Dengan demikian, akan menghemat anggaran negara, menghemat waktu, juga menghindarkan gesekan antar parpol akibat begitu banyaknya parpol yang ada

Dan tentu saja, rakyatlah yang akan menjadi pihak diuntungkan. Ketika pilihan semakin sedikit, maka parpol akan dituntut menjadi parpol yang professional, menjadi parpol yang memang membela kepentingan rakyat, menjadi parpol yang konsisten dengan platform, memenuhi janji kampanye dan lain-lain yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar.

Walllahualambishshowwab

Genk Nero = Calon Praja IPDN

Genk Nero, aksi gerombolan muda ini bagaikan preman di kalangan remaja putri. Dengan aksinya, mereka menculik sasaran, kemudian melakukan penganiayaan dengan cara menampar, memukul dan menjambak target sasarannya dengan cara main keroyok, 1 orang korban di hajar oleh 4 ketua Genk Nero. Padahal, pangkal masalahnya hanyalah rebutan pacar

Aksi kekerasan memang lekat pada dunia remaja. Sudah biasa kita dapati, tawuran antar sekolah, perkelahian antar genk, serta juga pengeroyokan pada orang luar kelompok remaja. Belum lagi kebiasaan bahwa masalah hanya bisa diselesaikan dengan adu fisik dan kekuatan, bukan dengan adu logika dan pikiran.

Begitulah dunia remaja, yang memang penuh dengan romantika (kok jadi puitis yah ). Okelah, maksud saya adalah sebenarnya permasalahan remaja adalah suatu fase dalam hidup seorang manusia, dimana dia beranjak tumbuh dewasa dengan menghadapi konflik baru di kehidupannya. Banyak yang menyatakan bahwa karakter seseorang, akan di tentukan dari bagaimana dia menjalani fase remajanya. Ketika masa remajanya “keras”, maka akan menempa seseorang untuk berjiwa keras pula, demikian sebaliknya (well, saya bukan psikolog soalnya )

Tapi, sebenarnya manusia hanya butuh satu momen penting untuk berubah. Satu hal yang terjadi dalam hidupnya, yang kemudian dapat dipelajari dan diambil hikmahnya, sehingga mampu merubah manusia tersebut. Itulah kenapa, Allah menempatkan manusia menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya, karena manusia mempunyai akal. Akal yang menentukan apakah dia mau menerima kebenaran, ataukan akal tersebut kemudian tertutup oleh nafsu sehingga menolak kebenaran

Kembali ke kasus Genk Nero, saya pribadi punya pendapat. Sepertinya anggota Genk Nero adalah siswa putri yang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan di IPDN . Dengan model senioritas, main keroyok, serta merasa paling benar, merupakan mental awal yang sudah terbentuk dan saya yakin akan makin terbina dan terasah dengan baik ketika ada di IPDN. Bukankah demikian adanya, karena di IPDN, model senioritas, maen keroyok 1 junior dihadapi 10 senior (kayak banci yah, masak menghadapi 1 orang harus dikeroyok 10 orang) merupakan hal yang biasa disana. Jadi jangan khwatir, karena nantinya negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang suka ngeroyok. Walaupun saya berharap, suka ngeroyoknya bukan sama warga negaranya sendiri, tapi sama negara asing yang menginjak kehormatan bangsa ini seperti Australia dan Malaysia yang suka bikin gara-gara sama Indonesia hehehehehe :):)

Sudah Saatnya, Kita didepan!

Harga minyak pasti naik. Itu adalah hal yang sudah dipastikan kebenarannya oleh pemerintah saat ini. Dan tidak punya alternatif lain, selain menaikkan harga BBM jika tidak ingin mengalami defisit dalam anggaran negara

Saya tidak akan menyorot kenapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut, atau alternatif lain yang semestinya diambil pemerinta untuk menutup defisit APBN. Buat saya, pemerintah saat ini sudah gagal, tak perlu mencari alasan lain. Tapi saya justru ingin bicara soal komentar banyak pihak yang mengkritisi kebijakan SBY-JK untuk menaikkan harga BBM.

Tak kurang, mulai dari Gus Dur, Megawati bahkan juga para mentri di era Gus Dur dan Megawati ikut urun bicara. Semua menyatakan bahwa pemerintah tidak memihak rakyat dengan mengambil kebijakan yang tidak populis, menaikkan BBM.

Begitu mudahnya bicara, padahal saya sendiri belum lupa, saat Gus Dur menjabat presiden, dalam waktu hitungan bulan saja, sudah menaikkan BBM, demikian juga Megawati, setali tiga uang dengan Gus Dur, menjabat presiden dengan “record” menaikkan BBM juga.

Apa mereka lupa, jika mereka juga pernah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan SBY, tapi mengkritisi saat mereka bukan sebagai presiden (dan punya niat jadi presiden lagi). Sungguh memalukan, karena saya yakin, seandainya mereka menjadi presiden kembali (saya sendiri berharap jangan sampai terjadi), pasti mereka juga akan menempuh cara yang sama seperti SBY saat ini, dengan alasan yang sama yaitu menutup defisit APBN

Contoh saja Rizal Ramli yang pernah menjadi menteri era Gus Dur, komentarnya termasuk paling pedas soal kenaikan BBM saat ini, tapi dia juga ikut mendukung presiden yang juga menaikkan BBM saat menjabat menteri

Bukan orang yang bisa komentar saja, namun tak mampu melakukan aksinya yang dibutuhkan negeri ini sebagai pemimpin. Tapi seseorang yang mempunyai jiwa besar, berjuang untuk negeri dan mengabdi bagi negara, menyejahterakan masyarakat tanpa kenal lelah, tidak berpikir jabatan dan kekuasaan. Tegas dengan pihak asing, berwibawa di depan masyrakat. Itulah yang dibutuhkan negeri ini.

Kita (pernah) punya orang seperti itu, Bung Karno, saat idealisme membangun bangsa masih menjadi pilihan. Meski kemudian surut perlahan saat kepentingan pihak tertentu mulai menguasai beliau. Kita butuh jiwa nasionalisme membangun negeri ini, kita butuh orang-orang muda yang bertenaga dan bersemangat membangun bangsa. Sudahlah, kalian yang sudah tua, berilah kami bimbingan dan nasehat, tapi biarkan kami yang bekerja. Masa anda sudah lewat wahai “orang tua”!

Prestasi : BBM naik lagi!

Sebuah “kado” sedang disiapkan pemerintah Indonesia untuk rakyatnya. Kado itu adalah kenaikan BBM. Dengan alasan untuk menutupi defisit APBN akibat kenaikan harga minyak dunia, maka pemerintah tidak punya cara lain kecuali menaikkan harga BBM.

Memang jika kita perhatikan, sebenarnya harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dibanding dengan harga BBM di Negara lain. Hal ini dikarenakan harga BBM di Indonesia masih disubsidi pemerintah sebagian sehingga harganya bisa cukup murah. Namun harus diingat, kenapa harga BBM murah, karena daya beli masyarakat Indonesia juga masih sangat kecil, dibanding negara lain

Namun sekali lagi, kebijakan menaikkan BBM merupakan kebijakan yang sangat tidak populis. Kebijakan tersebut, akan memicu kenaikan semua harga barang dan juga jasa transportasi. Tentu saja hal tersebut akan membuat makin banyaknya angka kemiskinan di Indonesia

Padahal jika mau, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah dibanding sekedar menaikkan harga BBM. Yaitu membenahi banyaknya kebijakan terkait penggunaan BBM.

Himbauan hemat energi, yang pernah didengungkan tahun 2005, hanya bisa berjalan efektif 1 bulan. Selanjutnya, non sense, tidak ada artinya sama sekali. Pemborosan energi, sudah menjadi kebisaaan yang sulit dihindari.

Belum lagi maraknya penyelundupan BBM keluar negeri. Memperparah system distribusi BBM dinegara ini, karena jatah BBM yang mestinya bisa didistribusikan ke daerah, justru dibawa kabur ke Negara lain. Stop penyelundupan BBM

Kebijakan konsumsi Pertamax untuk mobil dengan kapasitas 2000 cc keatas mestinya bisa diterapkan dengan benar. Sungguh memalukan sebenarnya, para orang kaya yang punya mobil berharga 500 juta lebih, namun mencuri jatah rakyat kecil yang hanya bisa kredit sepeda motor dengan cara ikut antri premium. Kalo memang gak kuat beli Pertamax, jangan beli mobil 500 juta dong, beli aja yang 100 juta dengan isi silinder kurang dari 2000 cc.

Dan yang terakhir, jangan ulang kesalahan menyerahkan SDA kepada pihak asing. Castrol, Exxon Mobil dan Conoco Phillips, merupakan 3 perusahaan amerika yang mengeruk minyak Indonesia, dan kemudian menjadi kaya raya karena kebodohan bangsa ini, membiarkan orang asing yang menambang hasil bumi kita

Jangan lupakan pula, bangun tempat penyulingan secara mandiri. Mungkin belum banyak yang tahu, jika BBM di Indonesia, dijual secara mentah ke Singapura, kemudian dibeli kembali pada saat sudah disuling menjadi Premium.

Namun, jika akhirnya pemerintah tetap nekat menaikkan BBM, ada opsi yang bisa diberikan. Yaitu, kenaikan BBM hanya bagi kendaraan pribadi berupa mobil dengan silinder 2000 cc keatas, sedangkan sepeda motor, kendaraan umum dan kendaraan barang tetap dengan harga subsidi. Opsi tersebut membuat rakyat kecil tidak banyak terbebani dengan kenaikan harga serta menjadikan orang kaya yang tidak punya otak dengan antri BBM murah, harus sadar dengan kemiskinan disekitarnya. Memang disini akan terjadi banyak usaha curang, dimana mobil bersilinder besar ikut antri premium murah, hal ini yang harus diantisipasi dengan membuat SPBU khusus mobil mewah, yang berbeda dengan SPBU premium subsidi

Kenaikan harga juga harus tidak berlaku bagi minyak tanah. Jelas Wakil Presiden sendiri yang bicara bahwa premium dikonsumsi kelas menengah keatas sedangkan kelas bawah menggunakan minyak tanah. Maka adalah sebuah lelucon yang sangat tidak lucu jika konsumsi kelas bawah, juga dinaikkan harganya.

Terakhir, harus diingat bahwa kenaikan BBM maka akan menekan masyarakat kelas bawah. Sudah dapat dipastikan bahwa ketika harga BBM naik, akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Selain itu meningkatnya jumlah pengangguran, ketika ibu-ibu RT yang kebanyakan hanya dirumah, terpaksa mencari kerja karena gaji suami yang sudah tidak cukup lagi untuk kebutuhan sehari-hari.

Mungkin, nanti saat Pilpres tahun 2009, rakyat harus bikin kontrak politik dengan Calon Presiden, untuk tidak menaikkan BBM selama menjabat presiden. Dan jangan lupa, 4 tahun memerintah negeri ini, SBY – JK (akan) menaikkan BBM selama 2 kali.

Mencerdaskan atau Membodohi Bangsa

Ujian Nasional. “Hantu” itu bernama Ujian Nasional (UN) dengan standar kelulusan harus mencapai nilai 5,25 untuk keseluruhan pelajaran yang diujikan. Bagi anda yang mempunyai anak yang duduk dikelas 6 SD, 3 SMP dan 3 SMA, maka anda mesti was-was karena anak anda tidak bisa memenuhi standar kelulusan UN. Atau mungkin anda sendiri yang saat ini sedang resah menanti hasil UN anda?

Jika kita bicara masalah UN, maka kita harus melihat dulu kenapa UN diadakan. UN merupakan evaluasi dari hasil pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Dari UN itulah, maka akan diketahui apakah sang siswa telah layak dan pantas untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang tersebut, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lulus SD tentu melanjutkan ke SMP, dari SMP tentu saja ke SMA, dan dari SMA dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Namun, apakah UN merupakan sebuah keharusan? Dan apakah UN memang sudah mencapai sasaran yang diinginkan?

Pemerintah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Dengan demikian maka semua anak usia 6-18 tahun wajib bersekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Tentu saja target kebijakan ini adalah mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Terlepas dari itu, muncullah masalah ketika UN membuat sebagian atau malah banyak siswa yang kemudian tidak lulus dari evaluasi lewat UN. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka tidak dapat melanjutkan penddidikan ke jenjang selanjutnya, atau mereka mesti menunggu 1 tahun lagi agar dapat bersekolah ke jenjang berikutnya. Padahal, hak untuk mendapatkan pendidikan mutlak mereka dapatkan, terlepas mereka pintar atau kurang pintar.

Selain itu, mutu pendidikan yang sangat tidak merata tentu saja membuat standar kelulusan tidak adil bagi daerah yang mutu pendidikannya masih tertinggal. Siswa di daerah maju, di kota-kota besar di Jawa, tentu saja memiliki sarana yang lebih lengkap dalam belajar, dan juga mutu pendidikan lebih terjaga. Tapi untuk daerah yang sedang membangun, atau daerah yang terisolir seperti di perbatasan Malaysia, mutu pendidikan tidak bisa disamakan dengan sekolah di Jakarta.

Dengan mutu pendidikan yang tidak merata, tentunya tidak adil jika standar kelulusan disamakan, padahal materinya sama, hanya karena sarana dan prasarana yang berbeda, membuat pendidikan di daerah tertinggal menjadi suatu hal yang memprihatinkan.

Dalam hal ketidak adilan inilah, maka banyak pejabat dan pelaksana bidang pendidikan yang kemudian menerapkan kebijakan “yang penting lulus”. Akibatnya, tentu saja kelayakan pendidikan di daerah tertinggal patut dipertanyakan.

Sekali waktu, pergilah ke daerah terpencil di Indonesia Timur. Bagi anda yang kemudian bertandang ke sebuah SMA, mungkin anda akan merasa berhadapan dengan anak SD. Karena materi SD, banyak yang tidak dikuasai oleh siswa. Malah pernah ada seorang teman saya yang berkomentar “Materi SMA di sini, sama dengan materi SD di Jakarta”.

Hal ini, ternyata disebabkan masalah klasik, kekurangan tenaga pengajar, sehingga banyak lulusan D2 yang menjadi tenaga pendidik. Sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan soal jenjang pendidikan, asal sang guru mau belajar lagi, maka guru tersebut tentu saja bisa semakin berkembang. Tapi masalahnya, banyak guru yang tidak mempunyai standar sertifikasi mengajar alias belum layak mengajar (termasuk penulis). Akibatnya, banyak guru tersebut yang tidak mempunyai pedoman dalam hal pengajaran yang akibatnya hasil didikan juga tidak jelas kualitasnya. Belum lagi diperparah masalah moral dan kultur pendidikan yang bersifat primordial. Siapa yang “baik” dengan guru, maka nilainya bagus. Maksudnya adalah, siapa yang bersedia membantu guru, maka dia bisa dapat ranking. Ini berdasarkan cerita banyak orang, dimana jika ingin dapat mendapat nilai bagus, maka harus bersedia mencuci baju, masak, dan membersihkan rumah guru yang bersangkutan, bukan berdasarkan prestasi akademik disekolah.

Tentu saja, dengan model seperti hal tersebut diatas, maka kualitas pendidikan siswa menjadi tidak jelas. Banyak siswa yang sebenarnya berpotensi, dikarenakan tidak dibina dan dididik dengan baik oleh pendidik yang berkualitas, menjadikan siswa berpotensi ini bagaikan “layu sebelum berkembang”

Belum lagi masalah Kejar Paket, baik A, B dan C. Selama ini pemerintah menjadikan Kejar paket A,B dan C (Sekarang namanya Ujian Penyetaraan) adalah alternatif bagi siswa yang tidak lulus pada mata pelajaran tertentu dapat mengulang lewat Ujian Penyetaraan (UP), disesuaikan dengan jenjangnya. Padahal kondisi yang saya lihat di daerah saya saat ini, banyak siswa yang kemudian memilih tidak lulus lewat UN, namun dapat lulus lewat UP. Bagi mereka UN adalah hal yang tidak penting, karena kelulusan dapat mereka raih lewat UP.

Wajar, karena UN dilaksanakan oleh Diknas, lewat sekolah dengan mengisi lembar jawaban komputer yang mana pengkoreksian jawaban dilaksanakan secara terpusat, sehingga kecil kemungkinan ada “permainan” disana. Berbeda dengan UP yang hanya diselenggarakan oleh Diknas daerah, dan pengoreksian secara manual, sehingga peluang untuk “bermain” sangat terbuka lebar. Siapa yang bisa tahu, kalo nilai siswa yang mengikuti UP sebenarnya tidak lulus, namun karena adanya “permainan” maka bisa saja nilainya berubah menjadi lulus.

Lulus lewat UN, dengan nilai murni bukan lagi suatu hal yang membanggakan bagi banyak siswa di daerah tertinggal. Bagi mereka yang penting lulus, lewat cara apapun, dengan jalan apapun. Meskipun itu lewat UP dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit

Padahal UN sendiri tidaklah sesuci yang diperkirakan. Kasus kebocoran soal, sudah menjadi tradisi di setiap pelaksanaan UN setiap tahunnya. Belum lagi kasus guru yang mengganti jawaban siswa di sekolahnya, hanya agar siswa tersebut lulus. Sudah jamak orang tahu, bahwa status sekolah favorit akan dapat diraih jika sekolah tersebut mampu meluluskan siswanya 100% dengan nilai yang tinggi pula. Dengan demikian sekolah berlomba-lomba untuk bisa meluluskan siswanya agar dapat mempromosikan diri sebagai sekolah favorit kepada masyarakat. Dan cara yang tidak halalpun dapat ditempuh oleh pelaksana pendidikan sekolah tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar.

Sudah semestinya pelaksanaan UN dikaji ulang keberadaannya. Apakah UN merupakan suatu keharusan, ataukah hanya memboroskan anggaran biaya Negara. Apakah sasaran UN untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia sudah tercapai, atau justru membuat masyarakat Indonesia menjadi cerdas yang semu, karena standar pendidikan yang tidak jelas

Jika kita bicara mencerdaskan bangsa, maka perhatikan juga pendidikan di daerah minim. Jangan bicara untuk bersaing dengan Negara lain dalam bidang pendidikan disaat kualitas pendidikan di negeri ini masih amburadul dan tidak jelas.

Wallahualambishshowwab.

(Penulis adalah seorang guru SMA, seorang tenaga pengajar Kursus Komputer dan juga seorang dosen PTS di Halmahera Selatan)

Come Back

Akhirnya, setelah 4 bulan hiatus, tanpa ada tulisan sama sekali, sekarang adalah momen kembali berkarya

Banyak yang terjadi dalam 4 bulan. Ada yang bersifat personal, ada juga yang bersifat umum. Namun yang pasti, saya masih ada di Halmahera Selatan, dan mungkin akan lebih lama lagi setelah istri menjadi salah satu dokter PNS disini

well, banyak cerita namun akan saya tulis kemudian